Home » » PR Panjang Tuntutan Lahan SDA Batanghari Kepada Pt.Asiatic Persada

PR Panjang Tuntutan Lahan SDA Batanghari Kepada Pt.Asiatic Persada



 The Jambi Times – Jambi – Laksanakan UUPA No 5/1960 tentang perlindungan untuk rakyat bukan penguasa,itulah moto perjuangan ribuan masa warga SAD demo di depan kantor DPRD Provinsi jambi.

 Sebanyak 1000 masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) asal kabupaten Batanghari berencana melakukan aksi duduki rumah dinas gubernur dan polda jambi,massa menuntut agar pemerintah memberikan jaminan penghidupan dan keamanan untuk warga SAD,Senin(03/02/2014).

 Masa aksi yang kebanyakan orang tua,ibu dan anak-anak sudah 2 bulan melakukan aksi tidur di Balai adat provinsi Jambi,namun hingga kini pemerintah Jambi masih juga tutup mata terhadap nasib warga SAD yang menjadi korban pengusuran. Pada tanggal 16 Januari 2014 lalu tim terpada(timdu) Batanghari memaksakan solusi lahan 2000 hektar untuk masyarakat SAD namun di tolak oleh warga SAD dengan alasan :

Pertama : Lahan 2000 hektar tersebut ternyata merupakan lahan kemitraan sebagai penganti lahan tuntutan masyarakat SAD yang luas 3,550 Ha plus lahan penganti untuk seluruh kelompok SAD yang berkonflik dengan perusahaan.

 Kedua :Lahan tersebut berada di luar lokasi HGU Pt,Asiatic Persada yakni berada di area Pt.Jummer Tulen dan Pt.Maju perkasa Sawit,kedua perusahaan tersebut tidak memiliki ijin HGU sedangkan ijin lokasinya telah berakhir tahun 2005.

 Ketiga : Berpotensi terjadi konflik horizontal antara masyarakat adat SAD dengan masyarakat lokal setempat,lahan 2000 Ha telah di garap masyarakat desa Johor sejak tahun 1970an. Bahwa solusi kemitraan yang di tawarkan oleh perusahaan dan timdu Batanghari tersebut sudah pernah di tolak masyarakat SAD.

Masyarakat adat SAD di sepakati oleh semua pihak adalah rekomendasi pengurangan ijin HGU Pt.asiatic persada,namun kesepakatan yang di buat bersama semua pihak di kalangan secara sepihak oleh perusahaan asal masyarakat tersebut. Ribuan warga SAD yang di gusur paksa dan di usir dari perkampungannya tidak mendapat perlindingan dari pemerintah,sebaliknya pihak perusahaan tetap terlindungi hukum sekalipun melakukan praktek kekerasan,penembakan,pembakaran rumah dan penguguran.

 Keterlibatan aparat keamanan dalam konflik agrarian lebih sering merugikan rakyat.aparat kepolisian bertindak layaknya polisi kolonial Belanda,mengusur dan melindungi perampas tanah rakyat atas nama UU (Agraris Wet)1870. Prinsip keadilan agrarian ini untuk mewujudkan “Keadilan Sosial” bagi rakyat,sesuai pasal 6 UUPA No 5/1060,di mana pengunaan tanah berfungsi sosial yakni tanah bukan untuk kebutuhan komersialisasi melainan pemenuhan kebutuhan tanah untuk rakyat.

Menurut Nurlela kordinator lapangan aksi demo ke DPRD Provinsi jambi,Senin(17/02/2014) kepada The Jambi Times,’Kami menuntut pencabutan ijin HGU Pt.Asiatic Persada/Agro Mandiri semesta atau kembalikan tanah adat Batin/warga SAD Jambi sesuai dengan surat rekomendasi peninjauan ulang izin HGU Pt.Asiatic Persada,ungkapnya.

 Lukman yang juga sebagai koordinator lapangan mengatakan,”Di hentikan pola kemitraan yang di lakukan oleh Pt.Asiatic Persada/Agro Mandiri semesta karena telah melanggar kesepakatan bersama semua pihak untuk di lakukan enclave dan pengukuran ulang izin HGU Pt.Asiatic Persada,tegasnya. Selama 4 jam aksi demo di gedung DPRD provinsi dengan pengawalan polisi Polresta dan Polda Jambi juga Sat Pol PP Provinsi Jambi akhirnya pendemo membubarkan diri dan kembali ke balai adat hingga tuntutanya berhasil.(Tim-JT)
Share this video :
 
Support : Creating Website
Copyright © 2014. TV The Jambi Times - All Rights Reserved