Home » , » 1 Juli 2014 Pembukaan SMA Terbuka

1 Juli 2014 Pembukaan SMA Terbuka







The Jambi Times – Jambi - Pada saat ini Indonesia masuk ke kelompok 16 negara terbesar kekuatan ekonomi dunia dan pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan masuk  kelompok 7 negara terbesar kekuatan ekonomi dunia, dan Indonesia pada saat itu membutuhkan tenaga kerja terampil sekitar 113 juta orang (McKinsey Global Institute, 2012).  Perkiraan tersebut kelihatannya sudah diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia. Kalau kita melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 pemerintah Indonesia, tema yang diangkat adalah Daya Saing Regional dan RPJMN 2020-2024 temanya adalah Daya Saing Internasional. Hal ini dimaksudkan bahwa mulai tahun 2015 Indonesia harus mulai mempercepat peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia agar punya daya saing serta untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Sehingga seluruh program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga termasuk Kemdikbud harus diarahkan untuk memenuhi peluang tersebut.

Untuk mengantisipasi kebutuhan jumlah angkatan kerja terampil tersebut tentunya harus di upayakan berbagai terobosan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengantisipasi kebutuhan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang telah di luncurkan pada tahun 2013.  PMU adalah suatu kebijakan yang memberikan   kesempatan  seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang meliputi SMA, SMK  dan sederajat yang bermutu. PMU difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah menengah. Pembiayaan PMU ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kenapa PMU itu penting? ada beberapa alasan kenapa PMU penting. Alasan tersebut antara lain adalah memanfaatkan bonus demografi indonesia tahun 2010-2030 sebagai modal sumberdaya manusia; Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan;  Menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan; Pendidikan memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik; dan Usia lulus SMP/Sederajat menurut peraturan perundangan yang berlaku masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik.

Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun telah ditunjukkan dengan tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan sederajat tahun 2012 sebesar 98,20%,  sementara APK tingkat pendidikan menengah baru mencapai 76,4%. Ini berarti terdapat 21,80% lulusan tingkat SMP atau sederajad yang belum tertampung di tingkat pendidikan menengah. Rendahnya APK pada jenjang pendidikan menengah disebabkan karena kendala geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan Program PMU diharapkan  APK pendidikan menengah akan mencapai 97,0 % pada tahun 2020. 

Konsekwensi logis dari kebijakan PMU, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), menyediakan infrastruktur akses pendidikan seperti penyediaan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB). Disamping itu, pemerintah juga menlakukan upaya-upaya lain seperti  penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan proses pembelajaran yang didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya baru yang lebih inovatif, selain cara-cara konvensional. Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan ‘Sekolah Menengah Terbuka’. Sekolah Menengah Terbuka  adalah subsistem pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan prinsip belajar mandiri dengan bimbingan tatap muka dan online secara terbatas. 

Sekolah Menengah Terbuka  merupakan pendidikan layanan khusus pada jalur formal yang diselenggarakan oleh sekolah induk, yang  merupakan bagian dari sekolah reguler tersebut.  Sekolah reguler yang menyelenggarakan Sekolah Menengah Terbuka mengelola dan melayani dua kelompok peserta didik yang berbeda yakni kelompok peserta didik reguler dan kelompok peserta didik jarak jauh. Sesuai karakteristiknya, maka masing-masing kelompok peserta didik tersebut dilayani dengan sistem belajar yang berbeda. 

Visi Sekolah Menengah Terbuka adalah “Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan menengah dalam mendukung target capaian Pendidikan Menengah Universal”.  Misi Sekolah Menengah Terbuka Jarak Jauh adalah: a) Menyelenggarakan Sekolah Menengah Terbuka Jarak Jauh di seluruh Indonesia sebagai satuan pendidikan layanan khusus bagi lulusan SMP sederajad karena kendala geografi,sosial,masalah ekonomi dan kerterbatasan waktu disekolah reguler; b) Mengembangkan sistem pembelajaran mandiri dengan mengkombinasikan sistem bimbingan belajar jarak jauh menggunakan jaringan internet dan bimbingan belajar tatap muka; c) Memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah menengah reguler, melalui sistem pembelajaran mandiri; d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan layanan khusus; e) Mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Terbuka Jarak Jauh yang mampu berprakarsa untuk membangun diri dan masyarakat lingkungannya.

Sasaran utama penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Jarak Jauh ini adalah a) lulusan SLTP sederajat yang tidak tertampung di SMA/K reguler, karena kendala ekonomi, geografis, waktu,  sosial, dan budaya; b) drop Out SMA/K.

Model penyelengaraan Sekolah Menengah Terbuka ada tiga pengembangan yaitu : dominan Online, balance online dan tatap muka, serta dominan tatap muka. Hal ini tergantung dari kemampuan dan kapasitas masing-masing daerah.  Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka  ini diharapkan mampu memberi kontribusi berarti terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah nasional yang ditargetkan sebesar 97% pada tahun 2020. Dengan demikian pengembangan Sekolah Menengah Terbuka akan mampu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Padatahun 2014, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dibayarkan melalui pusat.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepada seluruh guru terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG).
Tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok.Bagi guru bukan PNS (GBPNS)adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan inpassing, sedangkan bagi guru Bukan PNS yang belum disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,-/ bulan.Tunjangan profesi dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tunjangan profesi diberikan  kepada Guru yang  memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a.  memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b.  memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c.   mengajar sebagai Guru matapelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d.  terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap; 
e.  berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun; dan
f.    tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Selain tunjangan profesi, strategi untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kesejahteraan guru adalah pemberian subsidi tunjangan fungsional (STF) bagi guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang belummendapatkan tunjangan profesi. Besaran STF sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi guru yang bertugas di daerah khusus diberikan tunjangan khusus sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
 Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Jumlah dan tunjangan khusus bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah di inpassing adalah setara 1 (satu) kali gajipokok, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS (GBPNS) yang belum di inpassing adalah sebesarRp. 1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah) per-orang per-bulan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2014 Ditjen Dikmen juga menyalurkan honorarium guru bantu yang diberikan kepada guru bantu yang mengajar di satuan pendidikan dan memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Honorarium guru bantu dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pertauran yang berlaku.

Alokasi dana dan sasaran tunjangan guru jenjang pendidikan menengah tahun 2014 adalah sebagai berikut :

TUNJANGAN
TAHUN 2014
SASARAN
ANGGARAN
DANA PUSAT


Tunjangan Profesi Bukan PNS
61.861
1.526.482.036.000
Subsidi Tunjangan Fungsional Non PNS
31.575
113.670.000.000
Tunjangan Khusus
6.469
192.892.642.000
Guru Bantu
2.662
31.944.000.000
 JUMLAH
102.567
1.864.988.678.000



Mekanisme penyaluran tunjangan guru adalah sebagai berikut :
a.     Satuan Pendidikan menginput dan memutakhiran data
b.     Satuan Pendidikan mengusulkan ke Kabupaten/Kota
c.      Direktorat P2TK melaksanakan Rakor dengan Kabupaten/ Kota untuk verifikasi Tunjangan Khusus, Tunjangan Fungsional, Honorarium Guru Bantu, dan Tunjangan Profesi 2014
d.     Direktorat P2TK menerbitkan SK Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Tunjangan Fungsional, dan Honorarium Guru Bantu
e.     Direktorat P2TK menyalurkan Tunjangan Profesi Tunjangan Khusus, Tunjangan Fungsional dan Honorarium Guru Bantu.

Perkembangan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi per tanggal 14 Maret 2014, untuk Guru PNSD yang disalurkan melalui mekanisme transfer daerahdan guru Bukan PNS yang disalurkan melalui dana pusat adalah sebagai berikut :
JENIS TUNJANGAN
DATA MASUK
SIAP SK
VERIFIKASI
TIDAK LAYAK
T. PROFESI PNSD (DanaTransfer Daerah)
195.809
186.089
(95.0%)
7.650
(2.8%)
2.020
(1.1%)
T. PROFESI Bukan PNS (Dana PUSAT)
61.861
46.567
(75.3%)
14.041
(22.7%)
1.253
(2.0%)
Jumlah
257.670
232.656
(90.3%)
21.691
(8.4%)
3.273
(1.3%)

Adapun penyebab guru belum dapat diterbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi karena masih dalam proses verifikasi berkas. Untuk guru PNSD yang masih dalam proses verifikasi sebanyak 7.650 guru sedangkan untuk guru bukan PNS sebanyak 14.041 guru.
Selain itu terdapat guru yang memang tidak layak untuk diterbitkan SK Tunjangan Profesi seperti tercantum di bawah ini :
JenisTunjangan
<24 jam
Tidak Linier
Bukan Guru Tetap
Pensiun
JumlahTidakLayak
T. Profesi PNSD
1.492
(73.9%)


528
(26.1%)
2.020
T. ProfesiBukan PNS
855
(68.2%)
262
(20.9%)
136
(10.9%)

1.253
Jumlah
2.347
(71.7%)
262
8.0%
136
(4.2%)
528
(16.1%)
3.273



Dalam program sekolah menegah terbuka hanya untuk sementara awal khususnya  baru di kabupaten Merangin(Bangko) provinsi Jambi yang menerapkan SMA Terbuka ini,alasanya karena di kabupaten Merangin memiliki sekolah induk dan memiliki AK terendah dari daerah lain berdasarkan laporan dari Dirjen pendidikan menengah di kementerian pendidikan Republik Indoensia.(Tim-JT)
Share this video :
 
Support : Creating Website
Copyright © 2014. TV The Jambi Times - All Rights Reserved