Home » » Jurnalis Nasional Kritisi Gubernur Jambi Soal Pemberitaan

Jurnalis Nasional Kritisi Gubernur Jambi Soal Pemberitaan



The Jambi Times -Jambi - Tidak Adanya pemberitaan pembangunan provinsi Jambi di media nasional khususnya media elektronik,media cetak membuat gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengundang perwakilan jurnalis nasional seperi :

SCTV,Indosiar,Trans7.Transtv,Antv,Metrotv,Kompastv,MNCGroup,Tempo,Media Indoensia,Antara,Rabu Malam(13/08/2014)  di rumah dinas gubernuran.

Gubernur Jambi Ingin mengetahui lebih jelas penyebabnya dan mempertanyaan langsung kepada nara sumber yatu  jurnalis masing-masng yang hadir.

Pertemuan tata muka dengan sejumlah jurnalis nasional ini di selenggarakan usai Ekspos 4 Tahun Hasil pembangunan selama kepemimpinan Hasan Basri Agus dan tanya jawab yang berkaitan dengan kinerja dan program pembagunan yang di lakukan oleh pemerintah provinsi Jambi. 

Banyak keluhan yang di sampaikan oleh sejumlah jurnalis soal sulitnya konfirmasi dengan gubernur Jambi,zainul Abidin salah satu jurnalis MNC Group,mempertanyakan keluhan  dan juga mengkritisi kepada gubernur Jambi ketika ingin konfirmasi agar hasil pemberitaan berimbang namun dengan sulitnya bertemu dan tidak nyambungnya perwakilan gubernur di bagian kehumasan membuat konfirmasi selalu tidak terlaksana.

Bukan hanya itu saja ,sejumlah jurnalis nasonal juga memaparkan secara detail penyebab dan alasan pembangunan provinsi Jambi tidak serius mengekspos pembagunan Jambi atau pemberitaan dalam semua bidang seperi pendidikan,wisata kuliner,budaya,kesehatan dan lainya.

Secara serius sebenanrya jurnalis sudah mengangkat masalah itu namun tidak responnya pemerintah provinsi Jambi terhadap kehadiran jurnalis dalam event-event yang sesuai dengan bidikan jurnalis khususnya jurnalis nasional.

Semua ini ada di pihak kehumasan,seriuskan kehumasan untuk saling bekerjasama dalam masalah ini dan mengikuti aturan.

Selama ini hanya media lokal saja yang terus menerus mengekspos masalah pembangunan Jambi yang di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.Lain halnya dengan media nasional yang mengambil sisi lain.

Masalah ini tidak terlepas dengan undang-undang Komisi Penyiaran Publk yang mana kontens berita lokal 30 persen dan kontens nasional 70 persen belumlah berjalan di setiap daerah.

Inilah petikan tulisan ukon Furkon Sukanda di akun facebooknya yang berjudul : "Televisi (Kearifan) Lokal dan Kapitalisme Media".

Dalam sistem televisi berjaringan seperti diamanahkan Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002, salah satu pokok pemikiran terpentingnya adalah terkait konten dengan kearifan lokal yang harus diberi porsi lebih besar. Seni budaya setempat, tradisional maupun kontemporer, tentu saja bagian dari kearifan lokal ini.

Dan tentang besarnya manfaat tayangan local wisdom ini, baik secara pendidikan, hiburan, maupun penjalin kedekatan antara stasiun televisi dengan pemirsa, rasanya tak seorang pun bisa mengingkari. Dasar pemikiran tersebut membuat salah satu stasiun televisi di Provinsi Banten, Baraya TV, meluncurkan sebuah program seni budaya Nusantara yang diberi label Campur Sari Tombo Kangen, Rabu 13 April 2011.

Campur Sari Tombo Kangen yang disiarkan langsung dan interaktif ini dibiayai secara patungan oleh warga Jawa di Banten. Ini merupakan bentuk kepedulian pada pengembangan dan pelestarian seni budaya Campur Sari. [1] Tulisan Maulana Wahid Fauzi, guru saya di Banten tersebut mengingatkan kembali pada sekitar tahun 2003.

Saat itu, saya baru tahu jika frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran adalah ranah publik dan jumlahnya terbatas. Karena itu perlu ada pengaturan khusus yang dilakukan pemerintah. Pengaturan ini harus ada sebagai langkah antisipasi jika ada resistensi lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi yang sama. 

Dalam Pasal 31 UU tersebut dituliskan :
1. Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.

2. Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

3.Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.

Undang-undang tersebut mewajibkan televisi nasional untuk melakukan siaran melalui televisi lokal dalam jaringannya. Setiap stasiun televisi tidak bisa berdiri sendiri dan melakukan penyiaran tanpa melalui televisi lokal.

 Aturan ini membuka kesempatan untuk perkembangan televisi lokal. Beberapa stasiun televisi lokal maju dan mendapat keuntungan meski belum berjaringan. Sebagiannya lagi terlihat jalan di tempat karena kurangnya modal, sambil menunggu ‘ketegasan’ pemerintah.

Keanehan muncul ketika Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan. Peraturan ini mencantumkan istilah baru, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal. 

Padahal, lembaga penyiaran dalam UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, hanya berbentuk publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Peraturan KPI ini menuliskan mekanisme perijinan LPP Lokal, namun tidak ada aturan untuk Lembaga Penyiaran Swasta lokal.

Kemudian pada tahun 2009, diundangkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

 Pasal 2 peraturan ini menyebutkan;

1. Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal.
2.Dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan. 

Dalam peraturan ini, stasiun televisi nasional disebut sebagai stasiun induk dan harus mempunyai stasiun anggota di tiap daerah. Membuat peraturan mudah, sayangnya hingga saat ini, belum ada satupun stasiun televisi di Indonesia yang menjalankan aturan tersebut.

Kenapa pengusaha televisi lokal tidak berontak meski ada regulasi yang jelas? Apa sulitnya menjalankan aturan penyiaran? Semua pertanyaan tersebut bermuara pada kapitalisme media massa. 

Motifnya mungkin hampir sama dengan sengketa yang terjadi antara Mbak Tutut dan Hary Tanoesoedibyo. Media massa televisi berkembang di Indonesia sejak kemunculan Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tahun 1962.

Di akhir tahun 1980an dan di awal tahun 1990an, baru bermunculan stasiun televisi swasta. Televisi dengan konten siaran berita seperti Metro TV dan Tv One, hadir setelah tahun 2000. Pada 26 Juli 2002, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) terbentuk.

 Hingga saat ini anggotanya sudah lebih dari 20 stasiun televisi lokal. Mendirikan stasiun televisi bukan hal yang mudah dan memerlukan biaya cukup banyak. Layaknya proses dalam kapitalisme, memulai bisnis media massa juga diawali dengan menanam modal.

Selain harus menyiapkan peralatan penyiaran yang memadai, setiap stasiun televisi juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang-bidang kerja dalam stasiun televisi. Setelah modal ditanam, ia diolah oleh kaum buruh menjadi satu komoditi tertentu.

Setelah komoditi jadi, lalu dijual dan hasil keuntungannya ditanam kembali menjadai modal baru. Oleh Karl Marx, pola tersebut digambarkan sebagai pola : M-C-M (Money menjadi komoditi, Comodity menjadi Money yang lebih besar lagi jumlahnya dari yang pertama).

Dasar kapitalisme adalah optimalisasi keuntungan, dalam istilah Marx ’akumulasi capital’. Persoalan timbul karena adanya persaingan. Ada beberapa jalur yang ditempuh oleh sebuah persaingan untuk justru memacetkan akumulasi kapital ini. 

Salah satunya, ketika sebuah jenis komoditi baru muncul/dibuat, dan menguntungkan, maka pesaing-pesaing akan segera berebut untuk masuk pasar komoditi bersangkutan. Pada awalnya, produksi atas komoditi ini menguntungkan. Tapi, ketika banyak pesaing berbondong-bondong masuk pasar, komoditi jadi berkurang keuntungannya, penawaran lebih tinggi dari permintaan membuat harga turun.

Bisnis media massa televisi sangat menguntungkan. Rata-rata tarif iklan televisi terbagi dalam dua jenis, tarif murah berkisar 50 ribu hingga 350 ribu rupiah per spot (durasi 15-30 detik) dan tarif mahal berkisar 6 juta hingga 16 juta rupiah per spot (durasi 15-30 detik).

Bayangkan berapa jumlah pendapatan setiap stasiun televisi dalam sehari? Keuntungannya masih cukup besar meski sudah dipotong untuk beban pegawai dan perlengkapan siaran. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pengelolaan stasiun televisi lokal. Banyak yang berdiri, namun tertatih menjalankannya.

Keuntungan untuk stasiun televisi nasional dikhawatirkan akan berkurang jika Peraturan MENKOMINFO No 10 tahun2009 diterapkan. Akan terjadi perubahan tarif iklan dan pendapatan stasiun televisi nasional karena harus berjaringan. 

Televisi lokal memiliki daya tawar karena televisi nasional harus merelai siaran melalui mereka. Di sini lah kemudian tarik ulur berlangsung. Televisi nasional takut pemasukan mereka dari iklan berkurang karena aturan ini.

Belum lagi, bila stasiun televisi nasional harus menjual peralatan yang mereka miliki untuk digunakan televisi lokal. Karena itu jangan heran jika media televisi melulu mengeluarkan pemberitaan negatif tentang Menkominfo Tifatul Sembiring. Bisa jadi, hal tersebut adalah cara stasiun televisi nasional menunjukkan kekuatan mereka.

 Daya tawar yang menguntungkan televisi lokal lainnya adalah prosentase waktu relai siaran. Hal ini memungkinkan televisi lokal untuk membuat program yang dekat dengan masyarakat setempat. Idealnya, prosentase untuk tayangan lokal lebih besar.

Selain karena dasar ‘proximity’, televisi lokal juga diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk mempelajari kearifan lokal di lokasi mereka berada. Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. 

Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai ‘kearifan/kebijaksanaan’. 

Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut settting. 

Setting adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan face to face dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Bentuk penyiaran televisi yang audio visual memungkinkan khalayak dengan cepat belajar. Keunggulan televisi yang semacam inilah yang seharusnya kita manfaatkan untuk penguatan kearifan lokal. 

Oleh sejumlah kalangan hal ini dinilai penting mengingat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kebudayaan di Aceh, tentu berbeda dengan di Papua, begitu juga di Kalimantan dan Jawa. Jika regulasi tersebut diterapkan, diharapkan proses pembelajaran kearifan lokal akan semakin mudah.(Tim-J)


Share this video :
 
Support : Creating Website
Copyright © 2014. TV The Jambi Times - All Rights Reserved