Home » » Masyarakat Resah Soal Pajak Dispenda Kota Jambi

Masyarakat Resah Soal Pajak Dispenda Kota Jambi



The Jambi Times - Jambi - Terkaitnya masalah pajak BPHTB di kota Jambi rupanya makin di persulit oleh petugas di dinas pendapatan kota Jambi(dispenda). 

Target pendapatan pajak bumi dan bangunan sebelumnya pada 2014 di capai 26.500 milyar dan tercapai hampir melebihin dari target yang sudah di tetapkan pemerintah kota Jambi,yaitu 30.900 milyar. 

Dan hasil dari pajak PBB sebelumnya mencapai 12 milyar menjadi 22 milyar, saat konfirmasi dengan sekretaris dispenda kota Jambi Asiah mengatakan,"2015 pajak BPHTB yang di targetkan harus bisa mencapai 40 milyar dan PBB harus mencapai 50 milyar sehingga banyak sejumlah notaris maupun masyarakat mengeluhkan kesulitan terhadap pajak NJOP. 

Salah satu warga,saputra menceritkan untuk mengurus pajak waris rupanya harus di kenalan biaya lagi yaitu dana zona sebesar empat juta sedangkan dirinya sudah mengurus pajak PBB 2015 dengan biaya satu juta rupiah.nyatakanya masih saja harus membayar biaya sistem zona yang entah apa lagi maksud semua ini,'ungkapnya kecewe. 

Hal senada juga di alami oleh boy juga mengali kesulitan,sdirinya sednag mendpaatkan rumah hibab dari keluarganya namun di kenakan sebesar tujuh juita karena rumah miliknya di target dengan harga sebesar 300 juta,akhirnya boy kembali dengan tidak dapat melanjutkan pembayar yang minta oleh iqbal slah satu petugas dinas pendpatan kota Jambi.

 Nilai jual objek pajak yang dipersulit terhadap masyarakat kota jambi, terkaitnya pemda kota jambi indiasi pengemplang pajak NJOP yang saat verifikasi ke Dispenda kota jambi, Kabid BPHTB Iqbal Oktavia selalu dipersulit seolah-olah dia memaksa pajak jual beli dia yang menentukan nilai jual objek pajak yang menentukan. Seharusnya bukan kabid BPHTB yg menentukan, aturannya sesuai NJOP. 

Nilai jual objek pajak ironisnya, indikasi makin maraknya dugaan korupsi dspenda kota Jambi makin gencarnya sinyalir ada pengemplang dan pemerasan terhadap pajak yang tidak sesuai NJOP yang tertera di PBB tersebut. 

Tindakan indikasi pengemplang pajak siluman dipemda kota jambi banyak dikeluhkan masyarakat kota jambi. Salah seorang warga, John saat mau verifikasi dengan alasan kabid BPHTB Iqbal Oktavia makin buat dipersulit dan dia yang menentukan pajak, tidak sesuai dilapangan. Seharusnya berdasarkan NJOP yang telah ditentukan, ungkap sekretaris dispenda kota Jambi ,Asiah diruang kerjany,Senin(10/03/2015).(sto/fj/Tim-JT)
Share this video :
 
Support : Creating Website
Copyright © 2014. TV The Jambi Times - All Rights Reserved